Assalamu 'alaikum wr. wb.|Selamat Datang di Situs Resmi/Website PA. Kandangan|Media Informasi & Transparansi Pengadilan Agama Kandangan |Sampaikan Saran dan Kritik ke email : pa.kandangan@gmail.com

KALENDER HIJRIAH

Sabtu
28
Safar
1439 H

PENDAPAT ANDA

STATISTIK

Jumlah Pengunjung :
295887
Pengunjung Hari Ini :
10
User Online :
1
Terakhir Update :
16-11-2017

APLIKASI ONLINE

ONLINE

  • Tim IT PA Kgn
 

gugatan & Permohonan

CERAI GUGAT

 

A.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PENGGUGAT (ISTRI) ATAU KUASANYA

 

1.

a.

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

b.

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

c.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;

 

 

 

 

 

2.

a.

Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah;

 

 

b.

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

 

 

c.

Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

d.

Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

 

3.

Surat gugatan tersebut memuat :

 

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

 

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

 

 

 

 

 

4.

Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

 

5.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);

 

 

 

 

 

6.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg);

 

 

B.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

 

1.

Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah;

 

 

 

 

 

 

2.

Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan;

 

 

 

 

 

 

3.

Tahapan persidangan :

 

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

 

 

 

b.

Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

 

 

 

 

 

 

 

c.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

 

 

 

 

 

 

 

d.

Putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut :

 

 

 

1)

Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;

 

 

 

2)

Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;

 

 

 

3)

Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;

 

 

 

 

 

 

4.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak;

 

 

CERAI TALAK

 

A.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON (SUAMI) ATAU KUASANYA

 

1.

a.

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

b.

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

c.

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;

 

 

 

 

 

2.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah :

 

 

a.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

b.

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

c.

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

d.

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

3.

Surat permohonan tersebut memuat :

 

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

 

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

 

 

 

 

4.

Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

5.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);

 

 

B.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

 

1.

Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah;

 

 

 

 

 

 

2.

Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan;

 

 

 

 

 

 

3.

Tahapan persidangan :

 

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

 

 

 

b.

Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

 

 

 

 

 

 

 

c.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

 

 

 

 

 

 

 

d.

Putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut :

 

 

 

1)

Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;

 

 

 

2)

Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;

 

 

 

3)

Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru;

 

 

 

 

 

 

4.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

 

 

a.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

 

 

b.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

 

 

c.

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

 

 

 

 

5.

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);

 

 

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN LAIN

 

A.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN LAIN

 

1.

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg);

 

 

 

 

 

2.

Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah :

 

 

a.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

 

 

 

 

 

 

b.

Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

 

 

 

 

 

 

c.

Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/ mahkamah syar'iyahyag dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.);

 

 

 

 

 

3.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.);

 

 

 

 

 

4.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.);

 

 

B.

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN VIA BANK

 

PERTAMA :

 

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan;

 

 

 

 

 

KEDUA :

 

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat;

 

 

 

 

 

KETIGA :

 

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 

 

 

 

 

Catatan :

 

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

 

 

 

 

 

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.

 

 

 

 

 

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

 

 

 

 

 

KEEMPAT :

 

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);

 

 

 

 

 

KELIMA :

 

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

 

 

 

 

 

KEENAM :

 

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;

 

 

 

 

 

KETUJUH :

 

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;

 

 

 

 

 

KEDELAPAN :

 

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan  Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas;

 

 

 

 

 

KESEMBILAN :

 

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

KESEPULUH :

 

Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

 

 

 

 

 

KESEBELAS :

 

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;

 

 

 

 

 

KEDUABELAS :

 

Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara;

 

 

 

 

 

PENDAFTARAN SELESAI

 

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

 

 

C.

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

 

PERTAMA :

 

Setelah  Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum,  kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan  diberikan kepada Pemegang Kas  untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara;

 

 

 

 

 

KEDUA :

 

Pemohon  / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan  perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan,  dengan memberikan informasi nomor perkaranya;

 

 

 

KETIGA :

 

Pemegang  Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan  mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat;

 

 

 

Catatan :

 

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan  kwitansi  pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang  sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon /  Penggugat untuk ditanda tangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga)        lembar :

 

*        Lembar pertama untuk pemegang kas.

*        Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat.

*        Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

 

 

 

KEEMPAT :

 

Pemohon  / Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya  perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi  tersebut kepada Pemegang Kas;

 

 

 

KELIMA :

 

Pemegang  Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut  beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat;

 

 

 

Catatan :

 

Apabila  Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau  tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera  melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Dalam  pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat  tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya  perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang  bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan  (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan  disetorkan ke Kas Negara.

 

Total akses : 930